Ketua APPMBGI Kotamobagu Ingatkan Pengelola Dapur MBG Jaga Integritas, APH Diminta Perketat Pengawasan

Kotamobagu, MEDIAALTERNATIF.ID – Di tengah sorotan publik terhadap sejumlah dugaan penyimpangan program pemerintah, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD II Kota Kotamobagu, Alfian Polla Daini, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia.

‎Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

‎”Program ini hadir untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena itu, seluruh pengelola dapur MBG harus bekerja secara profesional dan menghindari segala bentuk praktik yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai tujuan program,” ujar Alfian, Jumat (19/6/2026).

Ia menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik.

Alfian juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoreng program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Jangan mencederai lagi program luhur dari Presiden Prabowo. Program ini harus dijaga bersama dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Selain itu, Alfian meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk aktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

‎”Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo, pengawasan yang ketat diperlukan agar pengelolaan dapur MBG berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan mulia program tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Alfian mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara program, pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat, untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan MBG.

‎Ia berharap berbagai dinamika yang muncul saat ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola program, sehingga manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

‎”Jika seluruh pihak mampu menjaga komitmen dan integritas, maka tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis akan tercapai secara optimal,” tandasnya.

‎(im/toar)