Sengketa PT Futai, PTUN Manado Tolak Seluruh Gugatan Warga
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month 7 jam yang lalu
- print Cetak
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memenangkan sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak seluruh gugatan warga dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026) oleh majelis hakim yang diketuai Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H. Dalam perkara ini, Pemprov Sulut berkedudukan sebagai Tergugat I.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Majelis juga menetapkan biaya perkara sebesar Rp836.000 yang dibebankan kepada para penggugat.
Menanggapi putusan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur sekaligus menghormati keputusan majelis hakim.
Menurutnya, putusan ini menjadi bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama sekaligus menunjukkan bahwa Pemprov Sulut telah menjalankan langkah dan kebijakan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi Paskah Yanti.
Ia menegaskan, Pemprov Sulut tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Biro Hukum akan terlebih dahulu mempelajari salinan putusan secara lengkap untuk memahami pertimbangan hukum majelis hakim. Pemprov Sulut juga akan mencermati perkembangan dan kemungkinan langkah hukum lanjutan dari para pihak.
Perlu diketahui, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, Pemprov Sulut tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berjalan dan berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
- Penulis: Media Alternatif
Saat ini belum ada komentar