Senator BAN Liow Bersama GKR Hemas Luncurkan Buku Benang Kusut Regulasi Daerah di Yogyakarta

Yogyakarta, MEDIAALTERNATIF.ID – Persoalan disharmonisasi peraturan daerah dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

‎Persoalan tersebut diangkat dalam sebuah karya buku berjudul Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmonisasi Hukum dan Menegaskan Peran Strategis Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Harmonisasi Nasional.

‎‎Buku karya GKR Hemas, Stefanus BAN Liow, dan Rianda Dirkareszha tersebut dibedah sekaligus diluncurkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

‎Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dalam pemaparannya menyoroti tantangan besar yang muncul setelah reformasi membawa perubahan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

‎‎Menurutnya, otonomi daerah merupakan salah satu pencapaian penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Namun, pelaksanaannya juga menghadirkan tantangan berupa lahirnya ribuan peraturan daerah yang dalam sejumlah kasus saling bersinggungan, tumpang tindih, bahkan berbenturan dengan kebijakan nasional.

‎‎Ia menegaskan, persoalan disharmonisasi regulasi tidak bisa dipandang sebatas masalah teknis-administratif. Lebih dari itu, ketidaksinkronan aturan berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, hingga penyelenggara pemerintahan di daerah.

‎Sementara itu, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, menjelaskan bahwa keberadaan BULD memiliki posisi strategis dalam memastikan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

‎‎Ia menekankan, BULD tidak hadir untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan dapat berjalan selaras dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

‎‎Melalui fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah yang telah diberlakukan, BULD berupaya mencegah munculnya fragmentasi hukum tanpa mengabaikan semangat otonomi daerah.

‎Menurut Liow, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting agar kebijakan daerah tetap memiliki kepastian hukum dan sejalan dengan kerangka pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

‎‎Lebih jauh, buku tersebut disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai dinamika pembentukan dan harmonisasi regulasi daerah di Indonesia.

‎‎Pembahasannya mencakup kerangka teoretis harmonisasi hukum, kedudukan serta kewenangan BULD dalam sistem ketatanegaraan, hingga berbagai studi kasus konkret di sektor pemerintahan desa, pengelolaan sampah, dan tata ruang wilayah.

‎Menariknya, kajian dalam buku ini tidak hanya bertumpu pada perspektif akademik, tetapi juga memadukan pengalaman empiris dari hasil pemantauan BULD di berbagai provinsi.

‎Dengan pendekatan tersebut, Benang Kusut Regulasi Daerah diharapkan tidak sekadar menjadi catatan reflektif terhadap persoalan regulasi, tetapi juga menawarkan gagasan dan solusi bagi penguatan kelembagaan legislasi daerah di Indonesia.

‎Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, pembentuk kebijakan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan sistem hukum dan tata kelola regulasi nasional.

‎‎Peluncuran ini sekaligus mempertegas pentingnya peran DPD RI melalui BULD dalam menjembatani kepentingan daerah dan kebijakan nasional, sehingga otonomi daerah dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.