Pasca Kasus Bolmut, Alfian Daini Tekankan Pentingnya Integritas dan Kepastian Hukum
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Alfian Polla Daini
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Peristiwa hukum yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara agar tidak menjadikan kedekatan politik, kekuatan partai maupun jaringan pengusaha sebagai alasan untuk merasa berada di “wilayah aman” dari jerat hukum.
Pesan tersebut disampaikan Alfian Daini melalui pernyataannya pada Rabu (23/9/2026). Ia menegaskan, persoalan utama dalam penegakan hukum bukanlah warna partai, melainkan integritas penyelenggara kekuasaan.
“Ini bukan soal warna partai. Ini soal integritas kekuasaan,” tegas Alfian.
Menurutnya, kedekatan politik bukanlah sebuah kesalahan. Namun, kedekatan tersebut tidak boleh dipersepsikan sebagai tameng dari pertanggungjawaban hukum.
Alfian juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
“Kalau bukti sudah berbicara, warna partai harus diam,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar peristiwa hukum di Bolmut tidak dipelintir menjadi persoalan politik maupun kriminalisasi. Menurutnya, apabila bukti dan proses hukum telah berjalan, maka seluruh pihak harus menghormati proses tersebut.
“Tidak ada partai yang kebal hukum. Tidak ada pengusaha yang kebal hukum. Tidak ada pejabat yang kebal hukum,” katanya.
Di sisi lain, Alfian juga mengingatkan agar prinsip hukum tetap dijaga. Seseorang, menurut dia, tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena berbeda pilihan politik.
“Bukti dan proses peradilanlah yang menentukan,” tegasnya.
Alfian menilai, pesan penting dari peristiwa Bolmut bukan sekadar bertambahnya jumlah penindakan hukum terhadap pejabat, melainkan bagaimana kasus tersebut menjadi momentum memperkuat integritas pemerintahan di Sulawesi Utara.
Ia berharap tidak ada lagi kepala daerah di Sulut yang harus berhadapan dengan operasi tangkap tangan (OTT) karena persoalan korupsi.
“Yang kita inginkan bukan semakin banyak penangkapan, tetapi semakin sedikit korupsi dan semakin bersih pemerintahan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah untuk menjaga amanah dan integritas sejak awal menjalankan jabatan, tanpa menunggu datangnya pemeriksaan hukum.
“Rawat integritas sebelum datang pemeriksaan. Jaga amanah sebelum menjadi perkara. Jangan berharap kekuasaan politik menjadi pelindung dari pertanggungjawaban hukum,” katanya.
Menurut Alfian, yang harus dilindungi dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kepentingan kekuasaan, melainkan uang rakyat dan kehormatan hukum.
“Jabatan adalah amanah. Kekuasaan bukan tameng. Hukum harus berlaku untuk siapa saja,” pungkasnya.
- Penulis: Media Alternatif
Saat ini belum ada komentar