Sekprov Sulut Matangkan Pencatatan Perkawinan Massal dan Sosialisasi IPBK
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
- print Cetak
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai mematangkan persiapan dua agenda strategis dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 dan Hari Kependudukan Sedunia.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulut bersama Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulut di ruang kerja Sekprov, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada kesiapan pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Massal yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026, serta Sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) pada 29 Juli 2026.
Berbagai aspek teknis dan koordinasi lintas instansi menjadi perhatian utama guna memastikan kedua agenda berjalan optimal melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulut, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Program Pencatatan Perkawinan Massal menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri melalui penerbitan dokumen kependudukan yang sah.
Sementara itu, Sosialisasi IPBK diharapkan mampu memperkuat pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya mengintegrasikan aspek kependudukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh rangkaian agenda dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, kedua program ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat pembangunan keluarga serta mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih berwawasan kependudukan di Sulawesi Utara.
(toar)
- Penulis: Media Alternatif
Saat ini belum ada komentar