Di Forum DPR RI, Ferry Daud Liando Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Jakarta, MEDIAALTERNATIF.ID – Pembenahan sistem pemilu nasional dinilai tidak akan membawa perubahan signifikan apabila tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas kaderisasi dan kelembagaan partai politik.

Regulasi pemilu harus mampu melahirkan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.

‎‎Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Ferry Daud Liando, saat memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, Rabu (11/11/2026).

‎RDPU tersebut digelar dengan menghadirkan sejumlah pakar kepemiluan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia guna menghimpun perspektif akademis terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

‎Dalam forum tersebut, Ferry Liando turut berdiskusi bersama sejumlah ilmuwan politik nasional, di antaranya Prof. Dr. Valina Singka dan Dr. Titi Anggraini dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Khairul Fahmi dari Universitas Andalas, Dr. Mada Sukmadjati dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Dr. Kris Nugroho dari Universitas Airlangga (Unair).

‎Sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pokok pembahasan. Mulai dari formula ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), metode konversi suara menjadi kursi, penataan daerah pemilihan (dapil), hingga alokasi kuota kursi di setiap dapil.

‎‎Tidak hanya menyangkut desain sistem pemilu, para peserta juga membahas penguatan profesionalisme penyelenggara pemilu, keterwakilan perempuan melalui kebijakan affirmative action, pencegahan politik uang, serta skema keserentakan atau klusterisasi pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.

‎‎Menanggapi berbagai agenda tersebut, Ferry menekankan bahwa revisi UU Pemilu tidak seharusnya hanya berkutat pada perdebatan teknis mengenai sistem pemilu ataupun diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu.

‎‎Baginya, esensi utama regulasi pemilu adalah menciptakan mekanisme yang adil sekaligus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kandidat berkualitas untuk berkompetisi.

‎‎“Kualitas pemilu tidak ditentukan oleh suatu sistem tertentu. Sistem itu hanyalah metode agar tercipta kemudahan dalam proses pemilu, baik bagi penyelenggara, kontestan, maupun pemilih. Dengan sistem yang dipilih, diharapkan dapat melahirkan keadilan, transparansi, kesetaraan, dan proporsionalitas,” ujar Ferry Liando dalam keterangannya.

‎Selain pembenahan regulasi, ia menyoroti pentingnya tanggung jawab partai politik dalam mempersiapkan calon anggota legislatif.

Menurutnya, proses rekrutmen dan kaderisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar mencari figur menjelang dibukanya tahapan pendaftaran.

‎‎Ferry mengingatkan, pola perekrutan kandidat secara mendadak berpotensi melahirkan calon instan yang tidak memiliki kesiapan, pengalaman kaderisasi, maupun integritas politik yang memadai.

‎Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik politik uang dalam kontestasi pemilu.

‎‎“Politik uang terjadi karena banyak calon instan yang tidak melewati proses kaderisasi di partai politik dan tidak dibekali integritas. Akibatnya, cara yang ditempuh adalah menyogok pemilih untuk mendulang suara. Ketika terpilih, ia tidak berbuat apa-apa untuk konstituennya dan hanya memikirkan cara mengembalikan modalnya dua kali lipat saat menjabat,” tegas akademisi yang fokus mendalami kepemiluan tersebut.

‎Lebih jauh, Ferry berpandangan bahwa pembaruan sistem pemilu harus berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan partai politik.

Sebab, sistem yang dirancang sebaik apa pun tidak akan memberikan hasil optimal apabila kandidat yang diusung tidak memiliki kecakapan dan kualitas kepemimpinan.

‎‎“Silakan kita perbaiki sistem pemilu, tapi pelembagaan parpol juga harus kita benahi. Meski sistem pemilunya baik, tapi jika para kandidat tidak memiliki kecakapan yang memadai maka percuma kita merevisi UU Pemilu,” tutupnya.

‎‎Atas dasar itu, Ferry mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilakukan secara parsial.

Ia menilai revisi Undang-Undang Partai Politik juga perlu menjadi bagian dari agenda pembenahan demokrasi nasional, terutama untuk memperkuat sistem rekrutmen, kaderisasi, dan seleksi calon pemimpin politik.

‎‎Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Ferry tetap mengapresiasi para politisi di parlemen yang selama ini konsisten memperjuangkan aspirasi publik.

‎‎Menurutnya, lahirnya wakil rakyat yang mampu menjalankan fungsi representasi dengan baik tidak terlepas dari kematangan proses kaderisasi di internal partai politik.

‎Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui perubahan aturan main pemilu, tetapi juga membutuhkan partai politik yang kuat secara kelembagaan dan mampu menyiapkan kader-kader berintegritas untuk mengemban amanah rakyat.