Perubahan APBD 2026 Sulut Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat, Yulius: Bukan Sekadar Prosedur Formal

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

‎Penegasan itu disampaikan Gubernur Yulius dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026), yang salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.

‎Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan saran DPRD Sulut selama proses pembahasan. Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan setiap penyesuaian anggaran tetap menjawab kebutuhan daerah.

‎Dalam pelaksanaannya, Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan, menangani kebutuhan mendesak, memperkuat program yang menyentuh masyarakat, serta melakukan efisiensi dan realokasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang memberikan dampak langsung.

‎Sebelumnya, Pemprov Sulut juga telah menyampaikan bahwa perubahan anggaran 2026 perlu memperhatikan kondisi ruang fiskal, termasuk penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, pemenuhan hak normatif ASN dan PPPK, kewajiban pembayaran utang daerah, serta tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

‎Gubernur Yulius menilai keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 bukan sekadar tahapan administratif, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat.

‎“Pengambilan keputusan pada hari ini bukan sekadar prosedur formal di atas kertas, melainkan komitmen moral dan amanah rakyat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur.

‎Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan APBD dengan kedisiplinan, integritas serta tanggung jawab.

‎Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Yulius juga menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi.

‎Sulut meraih Terbaik 1 Kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan. Penghargaan tersebut diterima Yulius dalam kegiatan yang berlangsung di Makassar pada Jumat (18/9/2026).

‎Atas capaian tersebut, Pemprov Sulut juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.

‎Gubernur Yulius menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, tenaga pendidik, serta berbagai unsur masyarakat.

‎“Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras dan sinergitas kita semua. Mari terus bekerja keras dan bersinergi dalam melanjutkan pembangunan di daerah ini,” kata Gubernur.

‎Pemprov Sulut menyatakan insentif fiskal tersebut akan dimanfaatkan sesuai petunjuk teknis kementerian terkait sehingga penggunaannya tetap dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.

‎Capaian tersebut sekaligus menjadi catatan dalam upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pemprov Sulut menyatakan penghargaan itu bukan tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

‎Dengan keputusan terhadap Perubahan APBD 2026 dan dimulainya pembahasan RAPBD 2027, pemerintah provinsi berharap kebijakan anggaran dapat berjalan beriringan dengan target pembangunan serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.