YSK Kunci Inflasi, Gaspol Digitalisasi dan Akselerasi Pertumbuhan Sulut 2026

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan arah pembangunan 2026 dengan satu pesan utama: stabilitas dijaga, transformasi dipercepat, dan pertumbuhan didorong lebih agresif namun tetap inklusif.

Penegasan itu disampaikan YSK dalam High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulut sebagai konsolidasi lintas sektor menghadapi tantangan ekonomi tahun depan.

YSK menilai, capaian 2025 menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh. Ekonomi Sulut tumbuh 5,66 persen—melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Inflasi tahunan (year-on-year) hingga Desember 2025 tercatat 1,23 persen, relatif terkendali dan memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk mendorong ekspansi ekonomi secara lebih terukur.

Namun, menurutnya stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah telah memetakan sepuluh komoditas penyumbang inflasi, dengan beras menyumbang 0,49 persen dan kelompok pendidikan tinggi 0,25 persen sebagai kontributor terbesar.

‎‎“Pertumbuhan harus berkualitas. Inflasi wajib kita kendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Untuk memastikan stabilitas tersebut, Pemprov Sulut menyiapkan langkah konkret: penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi, optimalisasi BUMD Pangan sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar.

Belanja Tidak Terduga (BTT) juga disiapkan sebagai instrumen respons cepat saat terjadi gejolak harga. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Disaat yang sama, YSK mendorong transformasi ekonomi melalui empat pilar utama.

Pertama, transformasi digital dengan percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi pembayaran publik, serta perluasan penggunaan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata. Digitalisasi distribusi pangan juga diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok.

Kedua, pertumbuhan ekonomi agresif melalui percepatan realisasi APBD, akselerasi investasi PMA dan PMDN, serta hilirisasi industri manufaktur guna menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru.

Ketiga, perluasan akses keuangan inklusif melalui TPAKD, dengan fokus pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan. Literasi keuangan digital diperkuat agar masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi modern.

Keempat, penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal dan integrasi dengan sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian, guna memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Menurut YSK, keberhasilan strategi 2026 tidak dapat berdiri sendiri. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi faktor penentu.

‎“Kita harus bergerak bersama secara terukur, fokus, dan konsisten untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan kombinasi stabilitas inflasi, percepatan digitalisasi, ekspansi investasi, dan penguatan sektor riil, Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan YSK diproyeksikan tidak hanya mampu bertahan di tengah dinamika global, tetapi juga melaju lebih cepat menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2026 pun diposisikan sebagai momentum strategis: mengunci stabilitas, sekaligus menekan pedal akselerasi pembangunan menuju Sulut yang lebih tangguh dan kompetitif.

‎(*/toar)