Dua Tahun CEP di Senayan : Dari Pengawasan Pangan hingga Mengawal Ekonomi Rakyat Sulut

Kawal Pangan, Dorong Koperasi, Perjuangkan Ekonomi Rakyat Sulut

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Dua tahun menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI, Dr. (H.C.) Christiany Eugenia Paruntu, S.E., S.Th., M.A. (CEP) memperlihatkan kiprah yang semakin lekat dengan isu ekonomi dan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.

Memasuki Oktober 2026, CEP telah sekitar satu tahun dua bulan bertugas di Komisi VI DPR RI, setelah sebelumnya berada di Komisi XII. Di Komisi VI, ruang perjuangannya mencakup perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan UMKM, BUMN hingga berbagai agenda ekonomi nasional.

Salah satu kiprah terbaru CEP terlihat ketika turun langsung mengawasi penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bitung, 28 September 2026.

Di Kelurahan Girian Atas dan Girian Indah, CEP bersama jajaran Bulog dan pemerintah setempat memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak sekaligus mengecek kondisi beras yang disalurkan.

Skala program tersebut cukup besar. Data Bulog mencatat sekitar 21.146 penerima bantuan pangan di Kota Bitung, dengan alokasi selama tiga bulan mencapai lebih dari 634 ton beras.

Bagi CEP, pengawasan semacam ini menjadi bagian penting dari fungsi legislator. Program pemerintah tidak cukup hanya dilihat melalui laporan administratif, tetapi perlu dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.

Dari Bantuan Pangan ke Penguatan Ekonomi Rakyat

Perhatian CEP di Komisi VI tidak berhenti pada persoalan bantuan pangan.

Pada Agustus 2026, CEP mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke Makassar dalam agenda pembahasan perubahan regulasi perkoperasian.

Dalam agenda tersebut, koperasi didorong tidak hanya menjadi wadah ekonomi masyarakat, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang modern, profesional, mandiri dan kompetitif.

Arah tersebut dinilai relevan dengan kondisi Sulawesi Utara yang memiliki banyak pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan dan usaha kecil yang membutuhkan akses pembiayaan, pasar serta ekosistem usaha yang lebih kuat.

Dengan demikian, kiprah CEP di Komisi VI memiliki dua sisi. Di satu sisi mengawal masyarakat agar memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah. Di sisi lain, mendorong masyarakat agar memiliki kekuatan ekonomi yang lebih mandiri.

Aspirasi Sulut Dibawa ke Senayan

Sejumlah aspirasi dari Sulawesi Utara juga menjadi bagian dari aktivitas CEP selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Mulai dari aspirasi buruh, persoalan desa yang belum mendapatkan akses listrik, bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran di Touliang Oki, hingga berbagai kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Sulut.

Di sektor energi, CEP turut menyuarakan agar pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar kepada kawasan Indonesia Timur.

Sementara dalam agenda BUMN, CEP terlibat dalam pembahasan kinerja dan roadmap perusahaan perkebunan negara, termasuk kaitannya dengan agenda swasembada pangan dan ketahanan energi.

Dua Tahun, Dari Pengawasan hingga Perjuangan Ekonomi

Jika dirangkai, berbagai agenda tersebut menunjukkan ruang kerja CEP di DPR RI tidak hanya berkutat pada rapat dan pembahasan regulasi.

Pengawasan bantuan pangan, penguatan koperasi, perhatian terhadap UMKM, aspirasi buruh, akses listrik, energi baru terbarukan hingga pengawasan BUMN menjadi bagian dari perjuangannya membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional.

Sebagai anggota DPR RI, CEP memang bukan pelaksana program pemerintah. Namun fungsi pengawasan, legislasi dan representasi memberikan ruang bagi dirinya untuk memastikan kebijakan negara tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah.

Memasuki tahun ketiga pengabdian di Senayan, perjalanan CEP masih menyisakan ruang perjuangan yang panjang.

Bagi Sulawesi Utara, tantangannya adalah bagaimana suara dari desa, pasar, koperasi, pelaku UMKM hingga rumah tangga masyarakat terus mendapatkan tempat dalam agenda nasional.

Sebab kursi DPR RI bukan sekadar posisi politik. Di baliknya ada mandat masyarakat yang harus terus diperjuangkan.