Polemik Cap Tikus, Ini Kata Billy Lombok
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
- print Cetak
Billy Lombok, SH MAP ( foto : istimewa)
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Polemik minuman keras jenis cap tikus belum berakhir, karena sering dianggap sebagai biang naiknya angka kriminalitas.
Menanggapi hal itu legislator Sulawesi Utara (Sulut) Billy Lombok SH MAP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera mengambil langkah cepat terkait hal ini guna menelusuri lebih dalam.
“Harus secepatnya, ada diskusi publik dengan melibatkan petani, akademisi serta stakeholder terkait untuk melakukan penelitian,” ujar wakil rakyat dapil Minsel-Mitra ini, di ruang kerjanya, Senin (13/1/2025) seperti dikutip dari beritasulut.co.id
Politisi yang konsisten dengan petani Cap Tikus ini menegaskan, ada banyak jenis miras yang beredar luas di pasaran yang mungkin jauh lebih murah dari cap tikus yang mengandung alkohol tinggi yang luput dari perhatian masyarakat.
“Ini harusnya ada aturan, cap tikus harus diberikan ruang sama seperti miras yang berasal dari luar guna menaikan derajat dari cap tikus itu sendiri,” tegas Lombok.
Lanjutnya, kalau disederajatkan cap tikus dengan minuman yang lain, maka minuman lokal ini akan menajadi minuman yang berkelas.
“Itu berarti menaikan derajat cap tikus bukan lagi bagian dari minuman tradisional yang kena paham radikal, tapi sudah menaikan kelas cap tikus menjadi bagian dari minuman minuman berkelas,” kata dia.
“Contoh merek Royal buatan Bandung, Rum buatan Jawa. Kenapa cap tikus tidak diberikan ruang. Jadi itu jangan akibat dari miras merek lain kemudian langsung di judge ini karena miras cap tikus,” sambungnya.
Kejadian kriminalitas tinggi di Sulut kata Billy menjadi trigger bagi pemerintah tentang miras beralkohol.
“Harus diteropong secara keseluruhan. Contoh di Amerika ada JackD, boleh teman-teman cek apakah angka kriminalitas di sana tinggi yang mungkin diakibatkan oleh JackD? Begitu juga Soju di Korea Selatan, dan Sake dari Jepang,” ujar Billy.
“Jadi saya mendorong pemprov melakukan kajian yang mendalam melibatkan semua pihak terkait,” pungkasnya.
(*/red)
- Penulis: Media Alternatif
Saat ini belum ada komentar