Hillary Tuwo Soroti Ketepatan Sasaran APBD Perubahan Sulut : Jangan Ada Anggaran Terbuang

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID Persetujuan seluruh fraksi DPRD Sulawesi Utara terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diikuti dengan penegasan penting dari legislatif.

‎Setiap rupiah anggaran yang telah disepakati diminta benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

‎Anggota DPRD Sulawesi Utara, Hillary Julia Tuwo, menegaskan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran yang dikelola seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

‎Pernyataan tersebut disampaikan Hillary usai Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian dan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

‎Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Sulut menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

‎Hillary mendorong seluruh instansi teknis eksekutif agar memanfaatkan alokasi anggaran secara efisien, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

‎“Dengan adanya anggaran perubahan ini, poin utamanya adalah tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai ada pengalokasian atau pembuangan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” tegas Hillary.

‎Politisi daerah pemilihan Minut-Bitung itu mengatakan, fungsi pengawasan anggaran akan dimaksimalkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

‎Menurutnya, pemantauan terhadap seluruh program kerja eksekutif akan dilakukan secara berkala guna memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai hasil kesepakatan dalam Ranperda yang telah ditetapkan.

‎“Fungsi kontrol dari legislatif dan Badan Anggaran akan terus mengawasi agar alokasi belanja yang diusulkan tiap SKPD benar-benar sesuai porsi dan peruntukannya. Jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai target dan tidak tepat sasaran, lembaga legislatif dipastikan bakal melakukan evaluasi kritis,” tambahnya.

‎Apresiasi Kinerja Pendidikan

‎Di sisi lain, Srikandi PSI tersebut turut memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur, khususnya setelah meraih penghargaan nasional di bidang pendidikan.

‎Capaian tersebut turut berdampak pada penambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2 miliar.

‎“Pencapaian di sektor pendidikan ini merupakan hadiah keberhasilan bagi daerah. Adanya tambahan alokasi anggaran Rp2 miliar menunjukkan adanya progres dan kemajuan nyata pembangunan pendidikan di Sulut,” ungkap Hillary.

‎Lebih lanjut, Hillary mengungkapkan adanya potensi insentif fiskal dari pemerintah pusat bagi daerah yang mampu mendongkrak indikator pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

‎Informasi yang diterimanya mengindikasikan adanya skema alokasi bantuan pusat dengan nilai di atas Rp1 triliun bagi daerah yang berhasil memenuhi indikator penerima insentif ekonomi.

‎Karena itu, Hillary menegaskan DPRD Sulut siap membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat struktur APBD.

‎“Kami di DPRD siap berkolaborasi secara intensif dengan Gubernur dan seluruh jajaran SKPD. Harapannya, dengan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, struktur APBD Sulut ke depan makin sehat dan berpeluang mendapat dukungan dana transfer yang lebih besar dari pusat,” tutupnya.