Gubernur Yulius Perintahkan Daerah Perketat Waspada Karhutla, 1.119 Hotspot Terdeteksi
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- print Cetak
Rakor Penanganan Karhutla se-Sulawesi Utara, di Wisma Negara, Bumi Beringin, Rabu (26/8/2026).
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperketat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut menyusul terdeteksinya 1.119 titik panas (hotspot) yang tersebar di 15 wilayah Sulawesi Utara sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026.
Arahan itu disampaikan Yulius saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2026 serta arahan Presiden Republik Indonesia terkait pengendalian karhutla.
Berdasarkan data sebaran hotspot, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 359 titik atau sekitar 32,09 persen dari total hotspot di Sulut.
Selanjutnya, hotspot terbanyak tercatat di Bolaang Mongondow sebanyak 213 titik, Bolaang Mongondow Utara 138 titik, Minahasa Selatan 124 titik, Minahasa Utara 98 titik, dan Minahasa Tenggara 64 titik.
Hotspot juga terdeteksi di Kota Bitung sebanyak 36 titik, Kepulauan Sangihe 20 titik, Manado 15 titik, Kotamobagu 13 titik, Bolaang Mongondow Selatan 11 titik, Kepulauan Talaud 10 titik, Bolaang Mongondow Timur 4 titik, serta Tomohon dan Minahasa masing-masing satu titik.
Yulius menegaskan, pencegahan dini harus menjadi prioritas seluruh jajaran. Kondisi cuaca panas, angin kencang, serta vegetasi yang mengering dapat membuat api dengan cepat meluas.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak,” tegas Yulius.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi Inmendagri Nomor 1 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, semak, maupun sisa vegetasi.
Pengendalian karhutla, kata dia, membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, media hingga masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Yulius turut mengapresiasi respons cepat tim gabungan TNI, Polri, Kodam, Basarnas dan relawan dalam menangani sejumlah kebakaran sejak awal Agustus. Salah satunya penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Minahasa Tenggara.
Gubernur berharap koordinasi lintas sektor tidak berhenti pada rapat, tetapi segera diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan risiko karhutla yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat hingga stabilitas ekonomi daerah.
- Penulis: Media Alternatif
Saat ini belum ada komentar