Berita Terbaru
light_mode
Trending Topik
Beranda » Manado » DPRD Manado Mulai Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Manado Mulai Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

  • account_circle Media Alternatif
  • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
  • print Cetak

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Manado itu dipimpin langsung Ketua DPRD dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, jajaran Pemerintah Kota Manado, serta sejumlah undangan.

banner 336x280

Pembahasan Ranperda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Melalui agenda ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Manado menegaskan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun, pembahasan Ranperda ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang telah dijalankan.

Melalui proses pembahasan yang akan berlangsung secara bertahap, DPRD dan Pemerintah Kota Manado diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi salah satu agenda strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

‎(ken) 

  • Penulis: Media Alternatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPC Gerindra Manado Louis Carl Schramm, SH, MH saat diwawancarai di sela-sela Rakercab Gerindra Manado, di Courtyard Marriott Manado, Sabtu (5/9/2026). (dok.mediaalternatif)

    Gerindra Manado Kebut Konsolidasi, Louis Schramm Nyatakan Siap Maju Pilwako jika Diperintah Partai

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Media Alternatif
    • 0Komentar

    Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Menjelang tahun-tahun politik yang krusial, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Manado mulai memanaskan mesin partai. ‎Berkedudukan sebagai ibu kota provinsi sekaligus center of gravity pergerakan politik di Sulawesi Utara, DPC Gerindra Manado menaruh fokus utama pada penguatan struktur dan konsolidasi dari tingkat cabang hingga ke akar rumput. ‎Ketua DPC Gerindra […]

  • Pengurus Parpol Penerima Banpol bersama Kaban Kesbangpol Jhony Suak saat penandatanganan BAST. (dok.ist)

    Rp1,75 Miliar Bantuan Parpol Sulut Mulai Cair, PDI-P Kantongi Rp722 Juta, Lainnya Dapat Berapa? Ini Rinciannya

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Media Alternatif
    • 0Komentar

    Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Uang sebesar Rp1,753 miliar mulai mengalir ke partai politik di Sulawesi Utara melalui skema bantuan keuangan parpol Tahun Anggaran 2026. ‎Dari sembilan partai penerima, besaran yang diterima ternyata berbeda-beda, mengikuti perolehan suara sah pada Pemilu 2024. ‎PDI Perjuangan menjadi partai dengan alokasi terbesar, yakni Rp722.422.800. Sementara partai lainnya menerima mulai dari ratusan […]

  • Ketua Hanura Sulut, Apriano Ade Saerang, ST.,M.Si

    ‎Ade Saerang Ambil Alih Komando Hanura Sulut, Babak Baru Politik Bumi Nyiur Melambai Dimulai

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Media Alternatif
    • 0Komentar

    Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Dinamika politik Sulawesi Utara kembali menarik perhatian. Akademisi sekaligus tokoh masyarakat Sulut, Apriano Ade Saerang, ST., M.Si., resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Utara. Pelantikan Ade Saerang sebagai Ketua DPD Hanura Sulut berlangsung pada Kamis, 18 Juni 2026, di Gedung M Icon Manado. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh […]

  • Gubernur YSK Lantik John Ismail Merentek Kaban BKD Sulut

    Gubernur YSK Lantik John Ismail Merentek Kaban BKD Sulut

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Media Alternatif
    • 0Komentar

    Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) secara resmi melantik John Ismail Merentek sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (25/5/2026). Dalam prosesi pelantikan, John Ismail Marentek mengikuti pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Gubernur YSK. Momen pelantikan itu turut menjadi perhatian para tamu […]

  • Kawal Zona Integritas, Rorena Polda Sulut Sisir Satker dan Satwil

    Kawal Zona Integritas, Rorena Polda Sulut Sisir Satker dan Satwil

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Media Alternatif
    • 0Komentar

    Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Dalam upaya memperkuat implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mendukung Reformasi Birokrasi Polri, Bagian Reformasi Birokrasi dan Perencanaan (RBP) Rorena Polda Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan asistensi di Satuan Kerja dan Satuan Kewilayahan. Asistensi diawali dengan mengunjungi Polresta Manado dan Rumah Sakit Bhayangkara Manado, Senin (6/7/2026). Kegiatan […]

  • Kornas JPPR, Rendy NS Umboh (dok.pribadi)

    MK Perkuat Pilkada Langsung, JPPR: Hak Pilih Rakyat Kini Memiliki Kepastian Hukum

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Media Alternatif
    • 0Komentar

    Jakarta, MEDIAALTERNATIF.ID – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh, menegaskan masyarakat Indonesia tidak perlu lagi khawatir kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. ‎Kepastian tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada yang berkaitan dengan frasa pemilihan langsung. Meski permohonan yang diajukan […]

expand_less