Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Suara penolakan masyarakat lingkar tambang kembali menggema. Dalam rapat gabungan yang mempertemukan tokoh adat, LSM, Ormas Pa’esaan, dan insan pers, berbagai keluhan terhadap aktivitas PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) mengemuka dengan nada yang semakin tegas.
Pertemuan yang dipimpin langsung Tonaas Wangko Ishak Tambani di kediamannya itu menghasilkan satu sikap bersama: kesejahteraan, keselamatan, dan hak hidup masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan operasional perusahaan tambang.
Sorotan utama tertuju pada kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Salah satunya adalah retaknya sejumlah rumah warga serta putusnya akses Jalan Trans Minahasa Utara–Bitung di Kelurahan Tinerungan Pinasungkulan. Ruas jalan strategis yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat itu berada sangat dekat dengan area penambangan utama perusahaan.
Kerusakan yang terus berulang memunculkan dugaan kuat adanya keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
”Dalam waktu dekat kami akan turun langsung ke lokasi untuk melihat fakta di lapangan,” tegas Tonaas Ishak Tambani.
Keluhan Warga Menumpuk Selama Bertahun-tahun
Dari Desa Kokole Dua, Adri menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan yang dinilai mengabaikan nilai-nilai adat setempat. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan adat oleh perusahaan kerap melibatkan pihak luar, sementara tokoh adat dan masyarakat asli justru tidak dilibatkan.
Selain persoalan adat, warga juga mengeluhkan getaran akibat aktivitas peledakan yang terus terjadi dan membuat banyak lansia hidup dalam ketakutan. Janji penyerapan tenaga kerja lokal serta program CSR di bidang pendidikan pun dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keluhan serupa disampaikan Ferdinan, pemuda Kokole Satu. Ia menilai berbagai ritual adat yang dilakukan perusahaan hanya bersifat seremonial tanpa penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai pemilik budaya dan tanah leluhur.
“Ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi soal penghormatan terhadap hak budaya dan tanah warisan leluhur,” ujarnya.
Sementara itu, warga Kampung Kijang, Desa Likupang Satu, mengaku telah merasakan dampak aktivitas pertambangan selama lebih dari 15 tahun. Sungai Marawuwung yang selama ini menjadi sumber air bersih masyarakat kini disebut semakin keruh dan diduga mengalami gangguan aliran.
Akibatnya, warga harus menempuh jarak yang lebih jauh hanya untuk mendapatkan air bersih. Bahkan, puluhan ternak warga dilaporkan mati yang diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk.
”Anak-anak muda sudah kehilangan harapan masa depan di kampung ini. Bahkan persoalan jual beli tanah semakin meresahkan,” ungkap Rommi.
Perwakilan Brigade Nusantara juga menyatakan sikap tegas terhadap dugaan pencemaran lingkungan dan ketidakadilan dalam penyerapan tenaga kerja.
”Kami siap melaporkan perusahaan jika ditemukan pelanggaran terkait pencemaran maupun hak-hak masyarakat. Keluhan warga yang hidup dalam kepanikan akibat pengeboman harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Kekecewaan juga datang dari warga Desa Maen dan Winuri yang mempertanyakan realisasi berbagai program bantuan, termasuk bantuan ternak sapi dan babi yang disebut telah dijanjikan sejak bertahun-tahun lalu namun belum terealisasi.
Desakan Penutupan Sementara Operasi Tambang
Ketua Forum Peduli Lingkungan Sulawesi Utara, Juent Myhard, menyampaikan tuntutan paling keras dalam pertemuan tersebut, yakni penghentian sementara seluruh aktivitas PT MSM dan PT TTN hingga persoalan yang dikeluhkan masyarakat mendapat kejelasan.
Menurutnya, tuntutan itu didasarkan pada sejumlah persoalan serius, antara lain dugaan kerusakan lingkungan yang terus berulang, longsor jalan, pencemaran lingkungan, lemahnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hingga dampak aktivitas peledakan yang dinilai mengancam keselamatan warga.
Selain itu, perusahaan juga dianggap belum memberikan penyelesaian yang memadai terhadap berbagai dampak yang dirasakan masyarakat selama ini.
Nada serupa disampaikan Ketua Benteng PEP Kembuan yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan delapan bidang program CSR perusahaan, khususnya di bidang kebudayaan.
”Ini harga mati. Jika terbukti program CSR budaya tidak pernah direalisasikan, kami siap mengambil langkah tegas hingga melakukan pemblokiran jalur operasional perusahaan,” katanya.
Media Siap Kawal Aspirasi Masyarakat
Pertemuan tersebut turut mendapat dukungan dari kalangan pers. Perwakilan wartawan yang hadir menyatakan komitmennya untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada publik secara objektif dan transparan.
Seluruh hasil pertemuan, termasuk berbagai keluhan dan tuntutan warga, akan dirangkum dalam dokumen resmi sebagai dasar tindak lanjut ke berbagai pihak terkait.
Di akhir pertemuan, Tonaas Wangko Ishak Tambani kembali menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat.
Pesan yang disampaikan pun sangat jelas, apabila tidak ada perubahan dan langkah nyata dari pihak perusahaan, masyarakat siap menempuh langkah yang lebih besar untuk memperjuangkan hak hidup, lingkungan, dan masa depan mereka.
(*/yw)
