Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB
- account_circle RedaksiMedia
- calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
- print Cetak
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026). (foto : ist)
NTB, MEDIAALTERNATIF.ID – Christiany Eugenia Paruntu (CEP) selaku anggota Komisi VI DPR RI bersama tim melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21-23 Mei 2026.
Kunjungan Kerja ini dalam rangka melakukan evaluasi terhadap penyaluran serta penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama BP BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Jamkrindo, dan PT Askrindo.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam memastikan program KUR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM dan masyarakat produktif di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, CEP menyoroti pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran, mudah diakses, serta didukung sistem penjaminan yang kuat dan berpihak kepada pelaku usaha kecil.
Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas realisasi KUR di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga keberlanjutan usaha pasca menerima kredit.
”Kami juga mendorong sinergi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin agar program KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujar CEP.
Diharapkan hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan guna menghadirkan program KUR yang semakin efektif, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, secara nasional, Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR hingga 17 Mei 2026 telah mencapai Rp105,8 triliun atau sekitar 35,8 persen dari target tahun ini.
Penyaluran tersebut telah diterima sekitar 1,69 juta debitur di seluruh Indonesia.
Komisi VI DPR menilai besarnya skala program tersebut memerlukan pengawasan yang kuat agar penyaluran berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, termasuk di Provinsi NTB yang memiliki pertumbuhan sektor UMKM cukup tinggi seiring perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian.
(*/toar)
- Penulis: RedaksiMedia
Saat ini belum ada komentar