BSG Gaspol Digitalisasi Pembayaran Pajak, Dukung Penguatan PAD Sulut

Minut, MEDIAALTERNATIF.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperkuat fondasi fiskal daerah melalui optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini didorong untuk meningkatkan efektivitas penerimaan, memperkuat transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) bertajuk “Membangun Fondasi Fiskal yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah” yang digelar di Hotel The Sentra, Selasa (20/10/2026).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., hadir langsung dalam pertemuan strategis yang mempertemukan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.

Forum ini menjadi bagian dari upaya mempercepat integrasi ekosistem transaksi nontunai sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah di Bumi Nyiur Melambai.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto, Koordinator Tim Ahli Gubernur Drs. Ferdinand Mewengkang, M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June Silangen, S.E., M.M., Ak., serta Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulut Ni Made Ayumulidyawati.

Partisipasi pemerintah kabupaten/kota juga terlihat melalui kehadiran Wakil Bupati Minahasa Selatan Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dony Lumenta, bersama jajaran sekretaris daerah, asisten sekda, kepala UPTD Bapenda, serta pejabat terkait dari berbagai daerah di Sulawesi Utara.

Bank SulutGo Perluas Kanal Pembayaran Digital

Dalam pemaparan teknis, Group Head Operasional Bank SulutGo (BSG), Nolvy Kilanta, yang hadir mewakili Direktur Utama PT Bank SulutGo, menegaskan komitmen bank daerah tersebut dalam mendukung percepatan penerimaan daerah berbasis digital.

BSG mengambil peran dalam mendukung digitalisasi pembayaran sejumlah kewajiban masyarakat, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, hingga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP).

Untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran, BSG mengoptimalkan berbagai kanal transaksi. Wajib pajak dapat memanfaatkan jaringan kantor cabang dan teller, ATM, mobile banking, BSGdirect, BSGqris Mobile, serta loket di Kantor Bersama Samsat.

Akses pembayaran juga diperluas melalui kanal digital pihak ketiga, termasuk Tokopedia dan sistem nasional SIGNAL.

Integrasi berbagai kanal tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi operasional, dukungan BSG diperkuat melalui integrasi kode bayar dengan sistem Bapenda, peningkatan standar keamanan siber, kemudahan pelaporan data secara real-time, serta rekonsiliasi dan penyelesaian transaksi (settlement) secara berkala, baik harian maupun triwulanan.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pembayaran yang terintegrasi, sehingga proses pencatatan dan pemantauan penerimaan daerah dapat berjalan lebih efektif.

Rumah Sakit Raih Apresiasi Digitalisasi QRIS

Rangkaian HLM turut diisi dengan penyerahan apresiasi dan hadiah pembinaan dari Bank SulutGo kepada rumah sakit binaan Pemprov Sulut yang dinilai berhasil mengoptimalkan digitalisasi transaksi publik melalui QRIS.

Apresiasi tersebut diberikan kepada Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Manembo-Nembo Provinsi Sulawesi Utara.

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk dukungan terhadap perluasan transaksi nontunai di sektor pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi pembayaran yang semakin mudah diakses masyarakat.

Digitalisasi transaksi di lingkungan rumah sakit diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih praktis serta memperkuat transparansi pencatatan pembayaran.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bank SulutGo, dan berbagai pemangku kepentingan, Pemprov Sulut berupaya membangun ekosistem digital yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Optimalisasi digitalisasi PAD tidak hanya diarahkan untuk mempermudah pembayaran masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Dengan sistem transaksi yang semakin terintegrasi, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan daerah sekaligus memperkokoh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.