403 Bayi Meninggal, Komisi IV DPRD Sulut Pertanyakan Kinerja Layanan Kesehatan
- account_circle RedaksiMedia
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinkes Sulut dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV, Senin (8/9/2026). (dok.istimewa)
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Komisi IV DPRD Sulawesi Utara meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut menjabarkan secara transparan target dan peruntukan tambahan anggaran kesehatan dalam Perubahan APBD 2026.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinkes Sulut dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV, Senin (8/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra. Vonny Paat, didampingi Wakil Ketua Louis Schramm, serta dihadiri anggota Komisi IV, di antaranya Cindy Wurangian, Billy Lombok, Julietha P. Runtuwene dan Vionita Kuera.
Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr. Lidya Tulus bersama para kepala rumah sakit, kepala UPTD dan kepala laboratorium memaparkan progres kerja sekaligus usulan plafon anggaran yang disesuaikan dengan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi IV Billy Lombok menyoroti tambahan anggaran sektor kesehatan yang mencapai Rp268 miliar dalam Perubahan APBD 2026.
Menurutnya, besarnya tambahan anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap sektor kesehatan dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun sejumlah SKPD lainnya harus menjalani efisiensi anggaran.
Namun, Komisi IV meminta tambahan anggaran tersebut dibarengi target dan indikator yang terukur. Sejumlah persoalan kesehatan menjadi perhatian, termasuk angka kematian ibu, 403 kasus kematian bayi, serta prevalensi stunting di Sulawesi Utara yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Selain persoalan tersebut, DPRD juga menyoroti efisiensi belanja pegawai, pemerataan tenaga medis, serta optimalisasi fasilitas Rumah Sakit ODSK dan rumah sakit rujukan di Sulawesi Utara.
Menanggapi masukan tersebut, Direktur RS ODSK dr. David menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan arahan Komisi IV DPRD Sulut.
Ia menyatakan pihak rumah sakit siap menjadikan berbagai kritik dan saran legislatif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat dan manusiawi.
Di akhir rapat, Ketua Komisi IV Vonny Paat menegaskan pihaknya siap mengawal sekaligus membantu sosialisasi usulan tambahan anggaran kesehatan tersebut.
Namun, dukungan itu harus disertai perencanaan yang jelas, berbasis data, serta memiliki indikator dan target capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kadis berulangkali menyampaikan butuh support dari Komisi IV secara terbuka, namun persyaratannya adalah data. Apalagi kebetulan mayoritas anggota Komisi IV juga masuk di Badan Anggaran DPRD,” pungkas Vonny Paat.
- Penulis: RedaksiMedia
Saat ini belum ada komentar