Terbaik Se-Indonesia, Gubernur YSK Terima Penghargaan dari Menteri Kemendukbangga
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
- print Cetak
Penyerahan penghargaan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (24/2/2026).
Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah komando Gubernur Yulius Selvanus kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Penyusunan rencana aksi peta jalan pembangunan kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 resmi meraih terbaik se-Indonesia, berdasarkan pengumuman pada 12 Februari 2026 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang digelar di Jakarta.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Pusat sebagai bentuk apresiasi atas kualitas, sistematika, serta substansi perencanaan pembangunan kependudukan yang dinilai komprehensif, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Piagam penghargaan disampaikan melalui Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan secara resmi diserahkan kepada Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (24/2/2026).
Penyerahan tersebut menjadi momentum penting yang menegaskan posisi Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan dokumen perencanaan kependudukan terbaik di Indonesia untuk periode 2025–2029.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi turut menyerahkan dokumen rencana aksi peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan implementasi dokumen strategis lima tahunan tersebut.
Capaian Terbaik I ini memperkuat reputasi Sulawesi Utara dalam penguatan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan, sekaligus menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
Dengan penghargaan ini, Sulawesi Utara semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah rujukan dalam penyusunan rencana aksi peta jalan pembangunan kependudukan.
(*/toar)
- Penulis: Media Alternatif
Saat ini belum ada komentar