YSK Pangkas Pemborosan : Tak Ada Program Tumpang Tindih, Setiap Rupiah Harus Kembali ke Rakyat

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memperketat arah penggunaan anggaran daerah.

‎Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh terserap untuk pemborosan maupun program yang tumpang tindih.

‎Penegasan itu disampaikan YSK dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (2/9/2026), dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

‎Menurut YSK, perubahan anggaran bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen fiskal. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah benar-benar bekerja mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎“Alokasi sumber daya finansial daerah harus dimanfaatkan secara optimal tanpa ada pemborosan. Kita memastikan tidak ada program yang tumpang tindih,” tegas YSK.

‎Ia menekankan, belanja pemerintah daerah harus mampu menjadi stimulus bagi perekonomian kerakyatan. Karena itu, arah penggunaan anggaran difokuskan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

‎Di antaranya penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, pariwisata hingga investasi daerah.

‎Belanja Harus Tepat Sasaran

‎Yulius meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya melihat perubahan anggaran dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat yang akan dihasilkan bagi masyarakat.

‎Belanja daerah, kata dia, perlu diarahkan agar lebih fokus, responsif dan tepat sasaran, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional maupun global.

‎“Setiap penyesuaian dan alokasi anggaran yang disepakati harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

‎Sejumlah agenda prioritas yang ditekankan meliputi pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.

‎Arah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulut dalam menjalankan hasil kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

‎Tekankan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

‎Tak hanya soal efisiensi, Yulius juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

‎Ia menyatakan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan perubahan APBD, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, harus berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi.

‎Pengawasan internal pemerintah daerah juga diminta terus diperkuat untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan tujuan pembangunan.

‎Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam menyesuaikan instrumen anggaran dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan Sulawesi Utara.

‎Dokumen tersebut telah mempertimbangkan dinamika makroekonomi, penyesuaian pendapatan daerah, efisiensi belanja serta berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak.

‎Melalui perubahan anggaran ini, Gubernur berharap tidak ada lagi anggaran yang sekadar habis dibelanjakan tanpa menghasilkan manfaat.

‎Targetnya jelas, setiap rupiah anggaran daerah harus tepat sasaran, memperkuat ekonomi masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Sulawesi Utara.