Alfian Polla Daini: Dinamika Jelang Muktamar PBNU 2026 Harus Tetap dalam Koridor Mekanisme Organisasi

Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Dinamika menjelang Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2026 dinilai sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan organisasi.

Namun, perbedaan pilihan dan pandangan di tengah proses tersebut diharapkan tetap ditempatkan dalam koridor mekanisme organisasi, etika kepemimpinan, serta kepentingan bersama.

Pandangan itu disampaikan Alfian Polla Daini melalui pernyataan pribadinya terkait dinamika menjelang Muktamar PBNU 2026.

Menurut Alfian, setiap kader dan pengurus memiliki pandangan, pertimbangan, serta pilihan masing-masing.

Karena itu, perbedaan sikap tidak semestinya secara otomatis dipandang sebagai persoalan integritas maupun ketidakdisiplinan organisasi.

“Dinamika tersebut menurut saya perlu ditempatkan dalam kerangka mekanisme organisasi, etika kepemimpinan dan kepentingan bersama,” ujar Alfian.

Ia menjelaskan, dalam organisasi yang memiliki struktur dan jenjang kepemimpinan seperti Nahdlatul Ulama, merupakan hal yang wajar apabila Ketua PWNU memberikan arahan, pandangan, maupun rekomendasi kepada jajaran PCNU.

Komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dengan struktur di bawahnya, kata dia, merupakan bagian dari dinamika organisasi.

Namun, Alfian menekankan bahwa arahan pimpinan tidak selalu identik dengan keputusan organisasi, sepanjang arahan tersebut belum melalui mekanisme dan kewenangan yang ditentukan dalam aturan organisasi.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk membedakan antara loyalitas terhadap organisasi dan kebebasan berpikir di dalam organisasi.

“Ketika seorang pengurus memiliki pilihan yang berbeda dari arahan pimpinan, hal itu tentu perlu dilihat secara objektif,” katanya.

Ia menilai, perbedaan sikap perlu dilihat dari alasan yang melatarbelakanginya. Jika perbedaan tersebut lahir dari pertimbangan substantif, visi, kapasitas, gagasan, serta kepentingan masa depan organisasi, maka hal itu justru dapat menjadi bagian sehat dari dinamika organisasi.

Sebaliknya, Alfian mengingatkan agar perbedaan sikap tidak didorong oleh kepentingan politik praktis, kepentingan kelompok, kedekatan pribadi maupun kepentingan tertentu di luar kepentingan organisasi.

“Integritas dalam organisasi bukan hanya soal mengikuti atau tidak mengikuti sebuah arahan. Integritas juga berarti mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” tegasnya.

Ia juga menilai disiplin organisasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghilangkan ruang perbedaan pendapat.

Disiplin, menurut Alfian, harus berjalan bersama aturan, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak tidak sekadar mempertanyakan siapa mendukung siapa, tetapi juga melihat bagaimana dukungan tersebut dibangun dan atas dasar apa keputusan itu diambil.

“Apakah karena pertimbangan objektif terhadap masa depan organisasi? Apakah karena pertimbangan substantif terhadap kapasitas dan visi kepemimpinan? Ataukah karena kepentingan kelompok dan kalkulasi politik tertentu?” ujarnya.

Alfian menyebut pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk menjadi bahan refleksi bersama tanpa harus menuduh maupun menghakimi pihak tertentu.

Ia berpandangan, semakin besar sebuah organisasi, semakin penting pula membangun budaya organisasi yang terbuka, dewasa, dan objektif.

Arahan pimpinan, kata dia, tetap harus dihormati. Namun, mekanisme organisasi juga harus dijaga. Demikian pula perbedaan pendapat perlu dihargai, tetapi kepentingan organisasi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok.

Menurut Alfian, Muktamar bukan semata-mata mengenai upaya memenangkan seorang calon. Lebih dari itu, Muktamar merupakan momentum bagi NU untuk menentukan arah kepemimpinannya melalui mekanisme yang bermartabat sekaligus tetap menjaga persaudaraan.

“Jangan sampai perbedaan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari proses demokrasi organisasi justru berubah menjadi sekat-sekat kelompok,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pihak menempatkan dinamika menuju Muktamar 2026 secara proporsional.

Jika perbedaan pilihan dilandasi alasan substantif, menurutnya, hal tersebut patut dihormati. Namun, jika perbedaan lebih didorong kepentingan politik, kelompok, atau pribadi, maka organisasi perlu melakukan evaluasi.

“Kalau berbeda pilihan karena alasan yang substantif, mari kita hormati. Tetapi kalau berbeda hanya karena kepentingan politik, kelompok atau kepentingan pribadi, maka menurut saya di situlah organisasi perlu berhenti sejenak untuk melakukan evaluasi dan bertanya: sebenarnya kepentingan siapa yang sedang kita perjuangkan?” tuturnya.

Alfian menegaskan, pandangan tersebut disampaikannya sebagai sikap pribadi dengan tetap menghormati seluruh jajaran pimpinan dan keluarga besar Nahdlatul Ulama.

“Berbeda pilihan adalah hal biasa. Berbeda pandangan adalah bagian dari musyawarah. Tetapi menjaga integritas, persatuan dan marwah organisasi adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Ia berharap dinamika menuju Muktamar PBNU 2026 justru menjadi momentum untuk memperkuat NU, bukan memperlebar perbedaan di antara sesama warga Nahdlatul Ulama.