Gubernur Yulius Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita
- account_circle Media Alternatif
- calendar_month 14 jam yang lalu
- print Cetak

Gubernur Yulius dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Jakarta, MEDIAALTERNATIF.ID – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan melalui kehadiran Gubernur Yulius dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan strategis nasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penyerahan rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar berbagai persoalan pemerintahan dapat ditangani secara lebih terarah dan terpadu.
Dalam arahannya, Menko Yusril menekankan bahwa fungsi kementerian koordinator tidak boleh sebatas menyelenggarakan rapat administratif atau menghasilkan dokumen kesimpulan.
Lebih dari itu, koordinasi harus mampu mengidentifikasi persoalan kebijakan, hambatan pelaksanaan, pihak yang memiliki kewenangan, serta keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan marwah pemerintahan melalui pelaksanaan setiap kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat, prosedur tertib, serta pertimbangan yang matang.
Menurutnya, kualitas rekomendasi kebijakan tidak ditentukan oleh tebalnya dokumen atau banyaknya pertemuan, melainkan sejauh mana rekomendasi tersebut mampu membantu instansi mengambil keputusan yang tepat dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh rekomendasi yang telah diserahkan diminta untuk ditindaklanjuti secara konkret melalui penyusunan rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik rekomendasi kebijakan yang disampaikan dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengimplementasikan berbagai poin penting sesuai kewenangan daerah.
Ia menegaskan, Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah dengan agenda pembangunan nasional.
Penyelarasan tersebut, lanjutnya, akan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk dalam bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pelayanan keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota dari berbagai wilayah Indonesia.
Melalui partisipasi dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan kesiapannya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, taat hukum, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penulis: Media Alternatif



Saat ini belum ada komentar