Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Meski tahapan Pemilu 2029 masih jauh di depan mata, manuver politik mulai terlihat di Sulawesi Utara. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Utara mengambil langkah awal dengan menjalin komunikasi dan membangun hubungan kelembagaan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut.
Langkah tersebut ditandai melalui kunjungan resmi DPD Hanura Sulut ke Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Command Center, Rabu (24/6/2026).
Menariknya, Hanura menjadi partai politik pertama yang melakukan kunjungan kelembagaan ke Bawaslu Sulut sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Rombongan Hanura dipimpin Ketua DPD Hanura Sulut Apriano Ade Saerang didampingi Sekretaris Aswin Kasim serta jajaran pengurus baru. Kehadiran mereka disambut langsung Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh bersama jajaran pimpinan sekretariat.
Apriano menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan bentuk keseriusan partai dalam membangun komunikasi politik dan kelembagaan sejak dini dengan penyelenggara Pemilu.
“Walaupun tahapan Pemilu belum dimulai, kami merasa penting untuk menjemput bola. Selain mempererat silaturahmi, ini juga menjadi bagian dari agenda kelembagaan setelah kepengurusan DPD Hanura Sulut yang baru resmi dilantik,” ujar Apriano.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun sejak masa non-tahapan akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai proses kepemiluan di masa mendatang.
Senada dengan itu, Sekretaris DPD Hanura Sulut Aswin Kasim mengungkapkan bahwa partainya tengah menyiapkan sejumlah agenda konsolidasi internal. Dalam waktu dekat, Hanura akan menggelar bimbingan teknis, pelatihan, dan pembekalan bagi para pengurus untuk memperkuat kapasitas organisasi menjelang kontestasi politik berikutnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengapresiasi langkah Hanura yang mulai membangun komunikasi dengan lembaga pengawas Pemilu sejak jauh hari.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru DPD Hanura Sulut dan menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bagi penguatan demokrasi di daerah.
”Kami mengapresiasi inisiatif ini. Komunikasi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan partai politik memang perlu dibangun sejak dini. Terima kasih kepada Hanura yang telah berkunjung ke Bawaslu,” kata Ardiles.
Ardiles menegaskan bahwa Bawaslu terbuka bagi seluruh partai politik, baik pada masa non-tahapan maupun ketika tahapan Pemilu berlangsung. Menurutnya, partai politik merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sistem demokrasi yang berhak mendapatkan pelayanan publik dari penyelenggara Pemilu.
Dalam pertemuan tersebut, Ardiles juga mengingatkan Hanura untuk mulai mempersiapkan sejumlah aspek krusial yang akan menjadi syarat dalam proses verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029.
Empat poin utama yang mendapat perhatian yakni kepengurusan partai, keanggotaan, keterwakilan perempuan, serta keberadaan kantor sekretariat yang memenuhi ketentuan.
”Empat elemen dasar itu harus mulai dipersiapkan sejak sekarang karena akan menjadi aspek penting dalam proses verifikasi partai politik,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi sinyal awal meningkatnya dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Di tengah belum dimulainya tahapan resmi, komunikasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan mulai dibangun sebagai fondasi untuk menghadirkan proses demokrasi yang lebih berkualitas, berintegritas, dan sesuai aturan.
(ken)
