Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah komando Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) kemabali membuat terobosan di dunia pendidikan.
Terbaru, program strategis di sektor kesehatan bekerja sama dengan Universitas Negeri Manado (Unima) membuka beasiswa penuh pendidikan kedokteran bagi siswa utusan kabupaten dan kota.
Kebijakan ini dirancang bukan sekadar memberi akses pendidikan tinggi, tetapi sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa program tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Yulius Selvanus, dengan tujuan utama menghadirkan dokter dari setiap daerah di Sulut.
”Setiap kabupaten dan kota diberikan kuota. Ini bukan program umum, tapi berbasis keterwakilan daerah agar ke depan distribusi tenaga medis bisa lebih merata,” ujar Tahlis saat memimpin rapat koordinasi teknis di Manado, Kamis (14/5/2026).
Dalam skemanya, masing-masing pemerintah daerah diminta mengusulkan 10 siswa terbaik untuk mengikuti seleksi.
Proses penjaringan akan difokuskan pada kemampuan akademik, khususnya penguasaan mata pelajaran seperti Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang menjadi fondasi utama pendidikan kedokteran.
Pihak Unima melalu Wakil Rektor Donal Matheos Ratu menjelaskan bahwa seleksi akan dilakukan secara ketat dengan melibatkan pihak eksternal guna menjaga objektivitas dan kualitas.
“Kami menggandeng tim penguji dari Universitas Brawijaya agar proses seleksi berjalan transparan dan menghasilkan calon mahasiswa yang benar benar siap,” katanya.
Dari proses tersebut, hanya tiga peserta terbaik dari setiap daerah yang akan dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa penuh.
Program ini juga membawa misi sosial yang kuat. Dengan merekrut siswa asli daerah, pemerintah berharap para lulusan nantinya memiliki keterikatan emosional untuk kembali mengabdi di wilayah masing-masing, terutama di daerah yang selama ini masih kekurangan tenaga dokter.
Namun, pendekatan ini tetap menyisakan tantangan. Tanpa skema pengawasan dan komitmen pengabdian yang jelas, potensi lulusan memilih berkarier di kota besar tetap terbuka.
Karena itu, efektivitas program akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penerapan ikatan dinas.
Pendaftaran program dilakukan secara daring melalui kanal resmi kampus, dengan jadwal seleksi direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah hingga mahasiswa menyelesaikan studi.
(*/toar)
