Manado, MEDIAALTERNATIF.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (4/5/2026).
Prosesi pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan definitif Tahlis Gallang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, posisi strategis yang selama ini dinanti untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya soliditas dan keselarasan dalam menjalankan birokrasi.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dalam satu irama yang ia sebut sebagai “Satu Komando Petarung”.
“Satu komando dan petarung artinya tidak ada perintah lain selain dari Gubernur. Kalau Gubernur belok kanan, ya belok kanan, jangan melawan. Kita harus satu komando demi kemajuan daerah,” tegas Yulius.
Gubernur Yulius juga mengingatkan agar pejabat menghindari sikap ‘aji mumpung’ dan tetap menjaga profesionalitas.
Top eksekutif Sulut ini menyoroti tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah, di mana Sulawesi Utara mengalami penurunan anggaran yang signifikan.
“Saat ini kita kehilangan anggaran hingga Rp1 triliun, bahkan mencapai Rp2 triliun jika dihitung bersama kabupaten dan kota. Kita harus tetap bekerja keras dan kreatif meski di tengah keterbatasan anggaran dan efisiensi,” ungkapnya.
Lanjut, Gubernur Yulius meminta agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) benar-benar menjadi alat penyerap aspirasi rakyat agar anggaran yang terbatas dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat guna.
Dirinya juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sering mengunjungi Sulut melalui berbagai program strategis pusat.
Di sisi lain, Sekdaprov Sulut yang baru dilantik, Tahlis Gallang, menyatakan kesiapannya menjadi motor penggerak organisasi. Dengan bekal pengalaman selama 33 tahun sebagai birokrat, Tahlis optimistis mampu membawa inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di tengah efisiensi, kita harus melakukan lompatan dengan menggali sumber pendapatan baru, terutama di sektor pertambangan, kelautan, dan pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada pusat,” ujar Tahlis.
Ia secara spesifik menunjuk pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai peluang strategis. Saat ini, terdapat 63 blok yang telah mengantongi izin dari ratusan titik yang tersedia, yang diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Sulawesi Utara.
“Saya hanya bekerja dengan ikhlas dan menjalankan kewajiban sebaik-baiknya. Penilaian sepenuhnya ada di tangan pimpinan,” tutup Tahlis.
(*/toar)
