Jakarta, MEDIAALTERNATIF.ID – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus mengatakan bahwa besarnya potensi ekonomi kelautan dan perikanan di sulut didukung dengan 73% wilayah laut yang ada di Sulut.
Hal itu disampaikan Gubernur Yulius saat melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono beserta pejabat eselon I di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Senin (03/11/2025).
YSK menilai, kendati potensi manfaat dari sektor kelautan dan perikanan sangat besar, namun masih terdapat ketimpangan dengan realisasi manfaat ekonominya, dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini masih rendah, hanya sekitar Rp600 juta lebih per tahunnya.
”Kami meminta dukungan dan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian KKP, untuk memperkuat sektor kelautan di wilayah kepulauan Sulut. Penekanan diberikan pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut,” kata gubernur YSK melalui rillis resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Daerah Provinsi Sulut.
Lanjut YSK, dukungan yang diminta kepada pemerintah pusat melalui KKP ini termasuk peningkatan Suber Daya Manusia (SDM).
”Dukungan diharapkan dalam bentuk program pembangunan, bantuan sarana, infrastruktur pelabuhan, serta peningkatan kapasitas SDM kelautan,” ujarnya.
Top eksekutif Sulut ini menegaskan bahwa Sulawesi Utara siap menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia, dengan dukungan kebijakan dan program pusat.
”Pemprov Sulut berkomitmen untuk mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono menyambut baik kunjungan dan pemaparan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dalam pertemuan ini.
Menteri Wahyu Trenggono menyatakan kesiapan KKP untuk mendukung Pemprov Sulut dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
”Akan ada program khusus untuk Sulawesi Utara, termasuk dukungan teknis dan fasilitasi penguatan ekonomi pesisir,” tukasnya.
(*/tw)
